Manuver Politik Melalui Jalur Parlemen. Perlukah?

Wacana penggunaan hak angket untuk menyelidiki pelaksanaan Pilpres 2024 saya nilai sebagai manuver politik. Diinisiasi kubu 03 dan disambut kubu 01. Hak angket adalah hak konstitusional anggota DPR. Di setiap kontenstasi berbagai upaya ditempuh untuk meraih kemenangan setidaknya mengganggu proses kemenangan lawan agar terjadi bargaining tertentu.

Hanya saja, inisiatif tersebut jadi terasa mengganggu karena seluruh tahapan pemilu ditetapkan melalui konsensus politik di parlemen. Tiba-tiba muncul langkah intercept dengan rencana mengajukan hak angket ketika proses real count masih berlangsung.

Logisnya, Upaya penyelidikan, gugatan dan sejenisnya baru dilakukan jika KPU secara resmi telah mengumumkan hasil Pemilu 2024.

Hasil real count tersebut kemudian dibandingkan dengan hasil penghitungan internal pihak yang merasa dirugikan  Jika terdapat gap besar maka ajukan gugatan hukum atau langkah politik untuk membongkar bahkan bila perlu membatalkan hasil Pilpres tersebut. Jika perlu pemilu diulang. Cuma harus jelas pemilu mana yang diulang. Pemilihan presiden atau juga Pemilu Legislatif? Tentu saja caleg PDIP akan sangat dirugikan. Bukankah hasil quick count mereka sebagai pemenang pemilu legislatif?

Transparan dan Bisa dimonitor

Tahapan pemilihan itu dimulai dari tingkat TPS, Desa/ Kelurahan, Kecamatan hingga rekapitulasi di KPU. Disemua tahap terdapat saksi-saksi. Jadi secara proses sangat transparan dan terbuka untuk dimonitor seluruh kandidat dan partai politik.

Di setiap TPS misalnya, terdapat 7 petugas KPPS, ditambah saksi hampir setiap partai politik dan minimal 2 saksi dari setiap timses. Khusus untuk saksi timses, diperkirakan ada 4,8 juta saksi timses yang ditempatkan di dalam TPS dan luar TPS. Setiap timses memiliki saksi berlapis. Setiap 10 – 15 saksi dipimpin 1 kordinator. Mereka akan segera melaporkan hasil penghitungan dan memiliki sistem sendiri untuk merekap hasil perolehan suara.

Jadi sulit dibayangkan adanya kecurangan yang luput dari pengawasan setiap saksi timses yang rata-rata sangat militan. Proses real count KPU bisa dimonitor oleh setiap orang. Mulai dari hasil tingkat propinsi, kabupaten/ kota, kecamatan, kelurahan hingga TPS. Setiap orang bisa memeriksa hasil perhitungan di TPS masing-masing dan membandingkan dengan hasil yang sudah di upload di web KPU.

Untuk mengkomparasi data KPU, kita bisa menggunakan kawalpemilu.org. KawalPemilu adalah inisiatif urun-daya (crowdsourcing) netizen Indonesia PRO DATA, berdiri sejak 2014 untuk menjaga suara rakyat di PEMILU melalui teknologi real count cepat & akurat.

Untuk memastikan hak suara yang telah digunakan oleh masyarakat tidak mengalami kecurangan, maka masyarakat untuk mengawal suara sejak tingkat TPS. Caranya cukup mudah, hanya dengan menggunakan situs KawalPemilu dan mengunggah hasil di TPS masing-masing.

Perlu sikap kenegarawanan dari para politisi untuk menerima hasil pemilu. Seluruh rakyat Indonesia dipastikan menginginkan proses pemilu yang adil. Termasuk pendukungan paslon yang memenangi kontestasi. Ketika pemilu usai, maka kita tidak lagi bicara kelompok tapi Indonesia.

Pelaku bisnis menunda keputusan dan langkah strategis hingga Pilpres menghasilkan pimpinan yang definitif. Rakyat akan menilai siapa yang benar-benar negarawan, siapa “petualang politik” yang gagal mengadu nasib di ajang Pilpres. Saatnya membangun negeri dengan peran dan posisi masing-masing.

Atas Nama Agama dan Chauvinism, Kita Menghalalkan Darah Orang Lain

Atas nama agama, kita menghalalkan darah bangsa Yahudi atau Palestina. Atas nama kebencian terhadap kaum Rusia, Barat mengijinkan agresi militer. Atas nama ancaman terhadap kedaulatan, bangsa Rusia membumi hanguskan kota-kota di Ukraina.

Cara berpikir primitif itu masih subur tumbuh di abad digital ketika teknologi sudah banyak menggantikan tugas manusia. Naluri primitif merasuki dan menjejali otak untuk melakukan agresi atas nama kesucian agama, solidaritas seakidah, dan kecintaan berlebihan terhadap tanah air.

Itu pulalah yang ada dalam kepala Joe Biden. Presiden Amerika Serikat itu mengacuhkan seruan gencatan senjata yang disampaikan Presiden Jokowi dalam pertemuannya dengan Biden di Gedung Putih, Senin (13/11/2023). Alih-alih menanggapi usulan gencatan senjata yang disampaikan Presiden Jokowi, Biden mengalihkanny auntuk bicara soal iklim. Bahkan menghubungi Netanyahu dan menyampaikan dukungan usai bertemu Jokowi.

Kita bisa bersaudara karena banyak hal. Kita pun bersaudara karena prinsip ukhuwah insaniyah. Bersaudara sebagai sesama manusia adalah puncak persaudaraan. Ukhuwah insaniyah adalah prinsip luhur yang menyatukan manusia atas dasar penghormatan martabat manusia yang lahir dari ayah dan ibu yang sama, Adam dan Hawa.

Ketika konflik Gaza hanya dilihat dari konflik agama, maka membunuh lawan adalah tugas suci. Manusia diredusir dalam labeling agama. Beda agama, halal untuk dibinasakan, bahkan pada bayi lemah sekalipun.

Mari kita lihat konflik Gaza, Palestina dan Israil, sebagai konflik kemanusiaan yang harus dihentikan. Pertumpahan darah tidak dibenarkan. Di abad modern, diplomasi memiliki peran yang sangat kuat, embargo dan berbagai sanksi ekonomi punya dampak signifikan. Embargo itulah yang memaksa Korea Utara dan sejumlah negara yang meiliki fasilitas nuklir menahan diri.

Atas nama apapun, agresi militer hanya menguntung pedagang senjata dan negara-negara besar yang memiliki motif ekonomi dibalik kejatuhan sebuah negara. Jangan mencederai prinsip luhur kemanusiaan dengan dalil-dalil agama dan retorika chauvinism yang mengembalikan peradaban ke era kejayaan Kekaisaran Roma, Jengis Khan dan pemerintahan aggressor sejenisnya.

Setetes darah manusia, terlalu mahal untuk ditumpahkan sia-sia ke atas bumi. 

Belajar Dari Perancis yang Tidak Lagi Romantik

Sebetulnya Paris sudah lama tidak lagi menjadi romantic city. Banyak turis yang jadi sasaran kejahatan. Sebagai orang Asia kita menduga bahwa melancong ke benua biru pastilah aman. Kenyataannya sebaliknya. Pelakunya umumnya warga lokal. Selain Perancis, Italy dan Spanyol juga tercatat sebagai negara dengan kriminalitas tinggi.

Merujuk pada kerusuhan di Perancis, maka kondisi sosial Perancis sangat rapuh. Sentimen rasial mudah meledak. Kasus kekerasan apapun bisa menjadi trigger amuk massa sebagai pelampiasan stress sosial akibat meningkatnya inflasi dan angka pengangguran di kota mode dunia itu.

Bagaimana dengan Indonesia? Tidak ada jaminan kasus kerusuhan di Paris tidak terjadi di Indonesia. Kita pernah punya pengalaman pahit ketika isu agama dijadikan materi kampanye pilpres, pilkada, bahkan pemilihan ketua osis. Sara adalah racun dahsyat yang mampu menyulut segregasi sosial. In group feeling dalam sekejap berubah menjadi chauvinisme yang membius sekelompok orang dan meyakini ideologinya lebih benar dibandingkan orang lain. Calon kami lebih berhak memimpin dibandingkan calon kalian, dan seterusnya. Cebong, kampret adalah stigma yang membuat “kami” beda dengan “kalian”.

Kita tidak boleh terbuai dengan slogan “NKRI harga mati” atau “Aku Indonesia.” Sikap waspada patut terus dikembangkan. Pemerintah harus berani mengatur bahkan melakukan penegakan hukum terhadap setiap upaya membangun chauvinisme gaya baru. Dilain pihak, masyarakat pun mesti memiliki kesadaran tinggi tentang pentingnya mempertahankan pluralisme. “Bhineka Tunggal Ika” nilai yang tetap relevan kita pertahankan. Jangan biarkan bumi pertiwi dijadikan killing fields demi ego kelompok.

Indonesia pernah diguncang konflik sara. Di era kolonial, beberapa kali etnis Tionghoa menjadi sasaran amuk massa kelompok pribumi. Pada tahun 1999 terjadi konflik agama di Ambon antara Islam dan Kristen. Ketegangan antar dua kelompok agama ini berlangsung lama dan meluas.

Di Sampit pada tahun 2001 terjadi konflik antara Suku Dayak dengan Madura. Human right index kita merosot tajam hampir menyamai negara Afrika yang tengah dilanda konflik antar suku. Potongan tubuh suku Madura di pamerkan di jalan-jalan dan sejumlah media nasinal dan internasional memuat tragedi kemanusiaan ini secara luas.

Di penghujung kekuasaan Orde Baru terjadi kerusuhan yang berakhir dengan tumbangnya rezim Orde Baru. Namun di era itu juga terjadi konflik etnis antara pribumi dengan kelompok Tionghoa. Penjarahan, pembunuhan dan perkosaan terjadi. Tidak ada laporan pasti berapa jumlah korban.

Kasus tersebut buka hanya menorehkan luka mendalam bagi bangsa Indonesia, tapi mencoreng martabat Indonesia sebagai sebuah bangsa. Kemana perginya bangsa yang santun, ramah dan berbudaya ini?

Pada tahuh 2000 terjadi konflik golongan agama. Kelompok penganut Ahmadiyah dan Syiah dibantai. Masjid dan rumah mereka dibakar. Konflik ini sangat aneh karena kelompok Ahmadiyah dan Syiah telah lama ada di Indonesia dan sejauh ini tidak terjadi gesekan. Hidup damai di tengah perbedaan.

Kasus tadi adalah contoh bahwa simpul persatuan bangsa Indonesia tidak terlalu kokoh. Ada saja pihak yang berusaha mencerai-beraikannya.

Berpulang pada kita sebagai anak bangsa. Tuhan memang menganugerahkan perbedaan bagi bangsa Indonesia. Tugas kita adalah merawatnya.

 

 

Memahami Indonesia Lewat Soto

 

Percaya atau tidak, satu-satunya makanan khas Indonesia dengan varian terbanyak adalah soto. Dalam seminar Soto sebagai representasi cita rasa Indonesia yang diadakan Bekraf Creative Labs tahun 2017, Guru Besar Universitas Gadjah Mada Prof Murdijati Gardjito menyebutkan setidaknya ada 75 variasi soto yang tersebar di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 61 jenis soto atau 81,33 persen di antaranya berada di Pulau Jawa dan Madura. Sisanya tersebar di Sumatera, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi, dan Kalimantan. Sebuah kekayaan kuliner yang luar biasa.

Biasanya penyebutannya diikuti nama daerah. Soto Padang, Soto Banjar, Soto Medan. Setiap sajian soto memiliki ciri khas bumbu atau bahan-bahannya. Betapa kayanya kuliner Nusantara. Tidak salah jika kita bisa memahami Indonesia dari semangkuk soto.

Soto Gombong misalnya. Selain menggunakan ayam suir, soun, toge juga ditambahkan getuk ketela yang terbuat dari singkong kukus dan dihaluskan lalu diberi bumbu dan digoreng sampai garing. Getuk, lanting adalah penganan dari singkong yang merupakan oleh-oleh khas Kebumen dan kota sekitarnya.

Soto dengan bumbu paling banyak adalah Soto Padang. Terdapat 16 bumbu di dalamnya. Wuih rasanya “rame banget”. Ciri khas dari soto Padang adalah isian dendeng kering yang dipotong kecil-kecil, perkedel dan kerupuk berawarna merah. Berikan sedikit jeruk peras… wow rasanya segar dan gurih.

Lain lagi dengan Soto Banjar yang legendaris. Kuahnya yang keruh menggunakan campuran susu kental manis atau telur. Aroma rempahnya sangat menggoda. Pilih Rumah makan yang terletak di pinggir Sungai Martapura, Banjarmasin. Dijamin akan jadi pengalaman tak terlupakan.

Jadi, jika anda traveling ke suatu daerah, jangan lupa coba sotonya. Pelajari ingridients-nya, cicipi rasanya. Disana Anda akan bertemu kearifan lokal.

Dalam berbagai penelitian antroplogi kuliner, soto adalah makanan kaum pribumi kelas menengah bawah. Umumnya berisi jeroan, berlemak dan dinilai orang Belanda tidak higienis. Umumnya dijual dengan menggunakan pikulan. Dijual di pasar atau persimpangan jalan dekat alun-alun.

Dalam perkembangannya, soto pun “naik kelas.” Di beberapa varian, tidak menggunakan daging jeroan, disajikan lebih higienis, dijual direstoran dan dinikmati berbagai kalangan.

Jujurly… Jika ada pilihan berbagai menu makan siang, saya pasti akan pilih soto. Nikmatnya.. seng ada lawan…

Wonderfull Indonesia..

Korupsi Dan Mahar Politik

Publik kembali dibuat geger dengan mencuatnya berita bacaleg Partai Demokrat Dapil Jabar yang memutuskan mundur gara-gara diminta menyetor mahar politik ke DPP Partai Demokrat. Angka yang fantastis diduga menjadi penyebab seorang bacaleg bernama Didin Supriadin memutuskan untuk mundur dari pencalonan sekaligus keluar dari keanggotaan Partai Demokrat. Mahar politik memang isu usang. Tapi nurani kita tetap terasa ditikam setiap kali isu mahar politik kembali dibuka ke publik.

Berapa besar mahar yang diminta? Menurut pemberitaan media massa ketika pendaftaran bacaleg Didin dan bacaleg lainnya sudah diwajibkan menyetor sebesar Rp 32.5 juta. Setelah itu diwajibkan menyetor mahar Rp 100 juta untuk dana saksi partai. Nah karena dia berada di urutan No 1, maka dia juga diwajibkan untuk menambah mahar lagi sebesar Rp 500 juta. Itu baru diawal. Bagaimana dengan kebutuhan logistik seperti spanduk, baliho, kaos, panggung, konsumsi, uang operasional dan fee tim sukses, saksi lapangan, dan biaya lainnya? Dipastikan, untuk tingkat DPRD Tingkat 1 minimal menghabiskan biaya Rp 5 milyar lebih. Fantastis!

Mahalnya biaya politik sebetulnya terjadi diseluruh parpol dan seluruh pencalonan, legislatif, eksekutif, bahkan di DPD sekalipun. Berapa biaya yang dikeluarkan untuk kontestasi calon Gubernur? Untuk wilayah Propinsi Bangka Belitung saya mendapat informasi dari seorang timses mencapai Rp 100 Milyar.

Mahalnya biaya politik ini adalah cikal bakal tindakan koruptif dari seorang pejabat. Agenda utama seorang politisi ketika terpililih adalah mengembalikan biaya politik selama masa jabatannya. Atau, memberikan proyek atau berbagai previlege kepada “cukong” yang sudah mendanai kegiatan politiknya.

Kepentingan “cukong” dipastikan akan menyandera pejabat. Kontrol proyek akan dikendalikan oleh cukong sehingga proses tender hanya basa-basi saja. Sedangkan nama pemenangnya sudah dikantong.

Melihat proses politik seperti itu kita seperti sedang menonton sinetron Indonesia. Ujungnya sudah bisa ditebak, yakni mengeruk uang negara sebanyak mungkin.

Muncul ungkapan sinis setiap ada pejabat publik yang diciduk KPK, Polri atau Kejaksaan. “Ah, itu lagi sial aja”. Ada semacam keyakinan di benak masyarakat bahwa hampir seluruh pejabat publik itu korupsi.

Dengan tingginya biaya politik maka sulit mencari politisi yang murni terjun ke kancah poitik hanya demi mengabdi untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Banyak dari politisi yang rekam jejaknya tidak patut untuk duduk di kursi empuk pejabat. Namun karena kemampuannya untuk membeli suara, maka libodo kekuasaan pun terlampiaskan.

Proses Pemilu bak permainan monopoli kekuasaan di antara para elit partai. Rakyat hanya jadi penonton saja. Dunia politik kita tengah sakit kronis. Celakanya kondisi ini tidak disadari, diabaikan, bahkan disanjung tengah berada di iklim demokrasi yang sehat…

Kejahatan Menggila, Tak Ada Lagi Kontrol keluarga

Keluarga AKBP Achiruddin Hasibuan bukan keluarga sembarangan. Achiruddin adalah seorang perwira menengah POLRI, kakak kandungnya Ongku Hasibuan adalah anggota Komisi 3 DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat. Yang membuat miris, isteri Achirudin, Yeti Kurniati, kakak Aditya Hasibuan, Arya Hasibuan, Kakak kandung Achiruddin Ongku Hasibuan (anggota Komisi  DPR RI), dan Sri Puji Hasibuan kompak membela Achiruddin dan anaknya Aditya dengan mengatakan bahwa yang terjadi adalah duel, perkelahian satu lawan satu. Bukan penganiayaan. Allah tengah membuka aib keluarga tersebut. Taka da satu pun yang mengingatkan ke jalan yang benar.

Terlepas dari proses hukum yang tengah berlangsung, yang menjadi catatan saya adalah keluarga Achiruddin ini menilai “wajar” penyelesaian konflik dengan cara duel. Peran Achiruddin sebagai polisi tidak berfungsi sama sekali, bahkan ia melarang upaya orang yang bermaksud melerai. Hal sama juga diungkapkan Ongku Hasibuan, anggota Komisi 3 DPR RI. Tidak ada satupun anggota keluarga yang menjadi kontrol bagi anggota keluarganya.

Ketika Achiruddin memiliki kekayaan tidak wajar, bahkan tanpa merasa malu mereka turut menikmati dan memamerkannya. Lagi-lagi fungsi kontrol keluarga pun sudah tidak berjalan.

Achiruddin adalah salah satu contoh terkini saja, sebelumnya banyak kasus pejabat, isteri dan anaknya pamer kekayaan. Mereka menikmati harta haram tersebut secara berjamaah. Ironisnya, ketika korupsi terbongkar, mereka pun sibuk ikut menyangkal bahkan memberikan label “dizholimi”.

Jika pola nilainya seperti itu, maka pemidanaan tidak melahirkan efek jera. Suami terkena operasi tangkap tangan, tak berselang lama isteri atau anaknya menyusul ke penjara.

Seorang sosialita memamerkan tas Hermes di Jakarta, apalagi di kawasan elit seperti SCBD, bukan hal luar biasa. Para sosialita berinteraksi dengan orang yang secara status sosial nyaris setara. Tapi jika seoarang Kepala Dinas Kesehatan di Lampung, atau Sekda Riau yang daerahnya secara ekonomi didominasi masyarakat menengah bawah memamerkan tas Hermes dan mobil Alphard terasa mencolok mata dan melukai rasa keadilan. Rasa malu sebagai benteng terakhir keimanan telah runtuh. Mereka lupa, atau tidak peduli, bahwa perilaku seperti itu bak membuka aib sendiri di muka umum.

Uang haram itu sejatinya hanya mengotori darah seluruh keturunan sehingga tidak patut dibawa ke rumah. Harta haram tidak membawa berkah. Namun yang terjadi kini sebaliknya, harta haram justru ditunggu seisi rumah. Polisi pangkat rendah kaya disanjung bak raja. ASN eselon menengah dipuja keluarga karena berhasil mengangkat derajat keluarga kekayaan dari hasil hasil menjarah kas negara.

Keluarga sebagai kontrol terakhir akhlak manusia sudah mulai runtuh. Pesan isteri ke suaminya pun kini berbunyi seperti ini “korupsilah sebanyak mungkin pak, tapi jangan sampai tertangkap.”

Astagfirullahhaladzim…

Kampung Tugu, di Pesisir Utara Jakarta

Saya menyukai semua jenis musik termasuk keroncong, semata-mata karena penghormatan secara antropologis terhadap masyarakat pegiat musik tersebut.

Berawal keinginan untuk membuat liputan budaya Betawi, saya memperoleh sedikit informasi tentang Kampung Tugu di anjungan DKI Jakarta, TMII. Secara tidak disengaja bertemu dengan Andre Michiels. Pimpinan salah satu kelompok musik Keroncong Tugu. Selain keluarga Michiels ada satu kelompok musik yang dikelola keluarga Quicko.

Warga Tugu adalah komunitas keturunan Portugis dan cikal-bakal musik keroncong di Indonesia sebelum menyebar ke Jawa Tengah dan daerah lainnya. Pertemuan dengan keluarga Michiels itu betul-betul hanya kebetulan. Menurut sejumlah literatur, terdapat 6 fam keluarga Tugu yang bisa dikenali dari nama belakangnya yakni: Abrahams, Andries, Cornelis, Michiels, Broune dan Quiko.

Tidak disangka bahwa reportase pada tahun 1995 di sebuah rumah tua bersejarah di Jalan Tugu Jakarta Utara akan terus berlanjut dengan liputan atau diskusi tentang kebudayaan masyarakat Tugu lainnya. Tak berkesudahan. Begitu banyak yang bisa digali dari sebuah komunitas budaya yang tidak terlalu besar dibandingkan etnis lainnya.

Dari masyarakat Tugu saya belajar tentang kebanggaan terhadap budaya leluhur. Rupanya ini adalah resep dari lestarinya sebuah komunitas antropoligis dan produk kebudayaannya. Tugu bagi mereka bukan sekadar wilayah geografis tapi jati diri. Apapun profesi dan status sosialnya, orang Tugu pasti cinta lagu keroncongnya. Ini berlaku bukan saja bagi orang Tugu yang tinggal di daerah Tugu, namun juga bagi mereka yang sudah tersebar ke berbagai daerah bahkan luar negeri. Mereka tetap menjadi “orang Tugu”, dan sebisa mungkin akan hadir pada tradisi rabo-rabo dan mandi-mandi.

Rabo-rabo diselenggarakan setiap tanggal 1 Januari. Satu keluarga yang dituakan akan mengawali tradisi dengan bermain musik keroncong di halaman rumah, lalu berkunjung ke rumah warga Tugu lainnya. Tuan rumah yang dikunjungi akan menyambut dengan menyanyikan lagu dan minuman. Mereka akan mengutus anggota keluarga untuk mengikuti rombongan. Begitu seterusnya hingga rombongan makin panjang dan pastinya semakin meriah.

Sedangkan mandi-mandi adalah tradisi sepekan setelah tahun baru. Diiringi alunan khas musik keroncong, warga Tugu saling mencoreng muka dengan bedak cair. Tradisi ini dimaknai saling memaafkan.

Seluruh pengunjung yang datang dipastikan mukanya akan penuh coretan. Ceria dan penuh gelak tawa. Cinta budaya tak membuat mereka menjadi tertutup dan primordialistik.

Belum pernah saya melihat sebuah komunitas budaya yang begitu solid seperti warga Tugu. Tidak cengeng merengek bantuan pemerintah. Tangguh menghadapi gempuran budaya, meskipun diterjang K-Pop dan Barat lewat medsos dan media budaya pop lainnya.

Coba nikmati lagu cafrinho saat malam turun ke bumi. Tiba-tiba saya membayangkan sejumlah warga Tugu dengan pakaian khasnya, lengkap dengan syal dan topinya memainkan musik indah bersahaja dari hati mereka.

Cafrinho kiteng santadu

Lanta pio, bate-bate

Cafrinho kere anda kaju

Tira terban naji sako

Pasa-pasa na bordu mar

Ola nabio kere nabiga

Sehat selalu Bung Andre, Sartje, Arthur, Tino, Lisa, Keluarga Quicko dan fam Tugu lainnya. Teruslah bernyanyi, melintasi waktu dan peradaban…

 

Gabus Pucung: Kuliner Otentik Betawi

Gabus Pucung identik dengan Betawi. Hanya bisa dijumpai di kawasan Jakarta, Bekasi, Bogor pinggiran dan Depok. Gabus adalah ikan liar yang biasa hidup di rawa atau empang. Kini sudah diternakan. Ikan ini adalah musuh para peternak tambak karena tergolong predator. Tekstur dagingnya kenyal, berserat. Gurih luar biasa.

Sedangkan pucung atau kluwek adalah tanaman yang mirip sekali dengan randu. Pohonnya berukuran besar dan buah bergelantungan dengan siklus panen sekitar 8-9 bulan sekali. Kluwek merupakan biji dari buah picung yang diproses menjadi bahan rempah untuk masakan. Dalam bahasa latin, tanaman pucung disebut sebagai pangium edule. Tanaman ini mirip sekali dengan pohon randu. 

Menurut sejumlah literatur, di masa kolonial Belanda, warga Betawi mengonsumsi ikan gabus karena tidak mampu membeli ikan mas atau bandeng yang harganya sangat mahal. Pada saat itu, tidak sulit untuk mendapatkan ikan gabus yang banyak ditemui di rawa dan empang. Namun dengan pesatnya pertumbuhan kota, lahan empang dan rawa sudah beralih menjadi perumahan dan gedung –gedung bertingkat. Ikan Gabus pun menjadi langka. Harganya pun mahal, Rp 75.000 – 100.000/ kg.

Umumnya warga Betawi memasak gabus pucung untuk acara nyorog, yakni menyerahkan makanan kepada orang yang lebih tua atau saudara pada saat menjelang Bulan Ramadhan. Tradisi ini masih bertahan hingga saat ini.

Kuah gabus pucung mirip rawon Jawa Timur. Hitam legam dan gurih. Pada saat dibersihkan, ikan biasanya dilumuri jeruk nipis untuk menghilangkan bau amis, lalu dicuci hingga dagingnya putih, Ikan kemudian digoreng agar dagingnya tidak hancur saat disayur.

Walaupun sejarahnya adalah kuliner “warga pinggiran,” namun sayur gabus pucung kini sudah jadi makanan “kaum bermobil”. Satu porsi/ potong, dihargai Rp 50.000,- . Gabus memang paling pas dimasak dengan kuah pucung. Ditaburi kecambah dan daun kemangi. Rasanya… tasty dan otentik. Wuuih….

 

Mengunyah Sejarah Roti Gambang

Roti gambang bukan sembarang roti. Rasanya agak keras, kecoklatan, bertabur wijen, aromanya wangi kayu manis, flavor. Rasanya tetap menempel di mulut meskipun roti gambang sudah habis dikunyah. Hmmm…

Dari sejumlah literatur sejarah, roti gambang sudah ada sejak tahun 1920’an. Konon roti  gambang adalah roti Belanda yang diberi cita rasa lokal. Warga Betawi menyebutnya roti gambang karena mirip alat musik tradisional gambang, khas Betawi. Sementara orang Semarang menyebutnya roti ganjel rel, karena sepintas mirip kayu bantalan kereta api.

Sarapan roti gambang serasa mengunyah sejarah. Roti gambang adalah favorit sarapan warga Betawi. Tentu saja sebagai makanan pembuka. Seperti orang Indonesia pada umumnya, belum afdol jika tidak makan nasi.

Roti gambang biasanya jadi “timpalan” atau teman minum kopi atau teh. Roti gambang paling top adalah produksi toko roti Tan Ek Tjoan atau Toko Lauw.

Tan Ek Tjoan adalah perusahaan roti tertua di Indonesia. Didirikan pada tahun 1921 oleh seorang pemuda keturunan Tionghoa di daerah Suryakencana Bogor bernama Tan Ek Tjoan. Menurut situs Historia.id yang jago buat roti sebenarnya isterinya. Sedangkan Tan Ek Tjoan piawai dalam pengembangan bisnis. Sebuah perpaduan sempurna.

Roti Lauw menjadi jajanan legendaris di Jakarta yang dapat ditemui di sepanjang Jalan Cikini hingga Gondangdia. Roti Lauw dibuat sejak 1940-an. Dari publikasi kompas.com, pendiri bisnis roti Lauw adalah Lauw Eng Nio. Lauw mulai membuat rotinya sendiri pada tahun tersebut dan menggunakan namanya sebagai merek. Istana Kepresidenan Bogor merupakan pelanggan roti ini. Roti Lauw disebut merupakan santapan Presiden pertama RI Ir Soekarno di Istana Kepresidenan Bogor. Hingga saat ini, setiap pagi hingga malam hari, roti Lauw yang khas dengan roti gambang masih dijajakan di sejumlah wilayah di Jakarta.

Roti gambang dibuat sedemikian rupa dengan resep khas Indonesia. Misalnya dengan menggunakan berbagai rempah khas tanah air seperti kapulaga, kayu manis, wijen dan berbagai rempah lainnya yang kemudian dicampur dengan gula, tepung, dan telur. Tekstur roti gambang yang padat membuat makanan ini cocok menjadi menu sarapan karena sifatnya yang mengenyangkan.

Cobain aja…

Kaya, Berkuasa, Lalu Semena-mena

Pekan ini publik digegerkan oleh kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandy Satrio terhadap Cristalino David Ozora alias David (17 tahun). Saat tulisan ini dibuat, kondisi korban koma dan masih dalam perawatan intensif.

Publik pun penasaran. Siapa gerangan Mario Dandy,  pemuda bengis seperti dalam video yang tersebar luas itu? Dari sosial medianya, pelaku adalah seorang pemuda yang gemar pamer kemewahan (flexing). Naik motor Harley Davidson, Jeep Rubicon sekaligus drop out dari Sekolah Taruna Nusantara.

Mario Dandy ini putra Rafael Alun Trisambodo, Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan II Jakarta Selatan. Yang mencengangkan, sang pengabdi pajak eselon III ini mencatatkan kekayaan di LHKPN sebesar Rp 56 Milyar, tanpa memiliki hutang. Secara netto, lebih “tajir” dari Menkeu Sri Mulyani yang membukukan kekayaan sebesar Rp 58 milyar, tapi punya hutang Rp 10 milyar. KPK mencium ada indikasi tidak wajar dan segera akan memanggil Rafael. Sulit dipahami jika seorang eselon III bisa menumpuk harta sebesar itu, apalagi sebagian besar hartanya dalam bentuk tanah dan diperoleh secara hibah.

Sri Mulyani bereaksi cepat. Dia perintahkan Rafael untuk dipecat, dan yang bersangkutan pun, belakangan mengundurkan diri sebagai ASN. Selain itu, ia pun memerintahkan pemeriksaan oleh internal Direktorat Jenderal Pajak terkait kewajaran harta kekayaan Rafael.

Kasus flexing sang pengabdi pajak ini seakan mempertanyakan reformasi di jajaran Kementerian Keuangan yang kerap digaungkan setelah hebohnya kasus Gayus Tambunan, pegawai rendahan Dirjen Pajak berumur 31 tahun, namun berhasil memiliki kekayaan secara tidak wajar lebih dari Rp 70 milyar. Itu pun baru yang terungkap. Peningkatan renumerasi pegawai pajak tidak mampu membendung hasrat kotor korupsi dan hedonisme.

Perilaku ugal-ugalan anak pejabat bukan hanya terjadi di Jakarta, beberapa hari sebelumnya juga terjadi di Jambi. Seorang anak remaja pria berumur 17 tahun ketahuan menyalah gunakan sedan Camry ibunya, seorang pejabat di sekretariat DPRD Jambi. Mobil plat merah itu menambrak tiang listrik PJU dan dari dalam mobil juga dipergoki seorang anak gadis tanpa busana. Ampun deh…

Flexing alias pamer kekayaan oleh anak pejabat dan perilaku brutal, bukan hanya melukai korban langsung, tapi juga seluruh masyarakat. Pamer kekayaan di tengah masih banyaknya orang yang terjerat kemiskinan menjadi indikasi matinya hati nurani.

Semoga kasus ini menjadi pintu masuk untuk memeriksa kekayaan pejabat yang memiliki harta tak wajar. Bukan hal baru bagi KPK, jika pengusaha kerap menyuap pejabat dengan hadiah berupa motor besar dan mobil mewah.

Sumpah ketika dilantik ASN cuma seremoni, karena itikadnya bukan untuk mengabdi, tapi hidup mudah dengan cara gegabah..

Childfree

Koran Sindo (16/02/2023) memuat berita dengan judul besar Childfree Bahayakan Kesehatan. Headline. Hampir satu halaman penuh. Sejumlah media lainnya juga memuat isu ini. Pemicunya adalah pendapat Gita Savitri, seorang influencer Indonesia yang menetap di Jerman. Menurut Gita Savitri, “Not having kids is indeed natural anti aging." Selanjutnya, ia mengatakan, "You can sleep for 8 houss every day, no stress hearing kids screaming. And when you finally got wrinkles, you have the moner to pay for botox," sambungnya.

Pernyataan Gita itu langsung memicu kontroversi. Masa sih, gak mau punya anak cuma karena alasan demi terlihat awet muda. Kok dangkal amat. Wulan Guritno dan Sophia Latjuba aja terlihat awet muda, meski punya anak. Begitu kira-kira komentar seorang netizen yang murka.

Memilih tidak punya anak adalah pilihan. Tapi jika disampaikan ke publik apalagi “dipamerkan” oleh seorang influencer, itu jadi persoalan.

Di Eropa dan Amerika, childfree bukan isu baru. Pemikiran ini sudah mulai muncul di awal tahun 1900-an. Berkembang bersamaan dengan meningkatkan pendidikan tinggi kaum wanita, meningkatnya partisipasi wanita di dunia kerja, dan menjamurnya gerakan feminisme.

Menurut Oxford Dictionary, yaitu kondisi di mana seseorang atau pasangan memilih untuk tidak memiliki anak.

Childfree lahir bersamaan dengan sikap untuk memilih hidup lajang, menunda pernikahan karena alasan mengejar karier dan kebebasan kaum wanita dari “perangkap tugas domestik perkawinan” . Intinya, kaum wanita punya hak setara dengan kaum pria.

Awalnya, childfree merupakan nilai yang dianut secara diam-diam dan personal. Namun belakangan dikampanyekan secara terbuka. Alasan yang dikemukakan sangat beragam. Ada yang karena alasan kecantikan seperti diutarakan Gita Savitri, namun juga ada yang karena alasan kesehatan, finansial, keleluasaan berkarier tanpa dibebani tanggung jawab membesarkan anak, dan puluhan alasan lainnya.

Bagi saya, anak adalah rejeki yang di anugerahkan Tuhan kepada hambanya. Yang namanya rejeki, pasti disyukuri dengan penuh suka cita. Tangis anak bukanlah beban tapi penyemangat hidup. Bahkan ketika hadir cucu, kebahagiaan pun semakin lengkap. Pencapaian karier tertinggi saya adalah mengantarkan anak-anak bisa menempuh hidup mandiri dan memiliki pasangan hidup yang dicintai. 

Kriteria cantik bagi orang yang berumah tangga tidak semata-mata diukur dari kekanyalan kulit dan tidak adanya kerutan. Tapi lebih substansial. Kecantikan seorang ibu saat menimang bayi memancar begitu kuat dan meninggalkan kesan mendalam.

Dunia adalah diskursus dari tesa dan antitesa. Buat saya, childfree adalah fenomena sosial biasa. Tidak perlu terlalu serius untuk menanggapi, apalagi membully orang yang pro terhadap childfree. Hidup adalah pilihan dan di dalamnya ada disematkan iman. Itulah anugrah terindah Tuhan.

Yuk Bebaskan Diri Dari Toxic Internet

Interaksi di dunia maya dan dunia nyata berkontribusi kuat terhadap kondisi kesehatan psikis seseorang. Bahkan efek mental illness di sosmed bisa lebih dahsyat dibandingkan di dunia nyata. Seseorang bisa berkomentar kasar kepada seseorang yang tidak dia kenal, hanya gara-gara tidak sepaham dengan pendapat dan perilaku orang tersebut.

Di dunia nyata tidak mudah untuk bergibah, gossip atau menyebarkan berita hoax. Perlu lawan bicara untuk mentransmisikan berita bohong atau ujaran kebencian tersebut. Belum lagi barrier psikologis. Perlu nyali besar dan ekspresi meyakinkan agar “gossip murahan” tersebut laku.

Di dunia maya, cukup blast atau forward ke banyak akun, maka tersebar luaslah “fake news” tersebut. Pelakunya tidak selalu punya motif jahat. Kadang karena kurang referensi, hanya baca judul dan tanpa membaca isi pesan secara kritis langsung saja disebarluaskan. Kontennya cocok dengan preferensinya.

Di dunia modern, sosmed dijadikan sarana untuk connecting people. Kawan komunitas, satu kantor, keluarga, lingkungan, pengajian bahkan teman sekolah. Celakanya konten yang dikirim seringkali tidak sesuai dengan tidak mengindahkan perasaan orang yang kemungkinan membaca pesan tersebut. Contoh what’s up group komunitas motor, kerap disisipi konten politik yang menyerang tokoh politik yang tidak disukainya.

Konten-konten semacam itu disebut toxic internet. Orang yang terdampak bisa resisten atau sebaliknya, menerima sebagai sebuah keniscayaan bahkan diyakini sebagai budaya baru. Hal terakhir inilah yang berbahaya, yakni ketika kita permisif terhadap budaya agresif yang berpotensi melukai hak orang lain.

Solusinya adalah break echo chamber. Ekosistem yang negatif harus diputuskan. Bisa dengan cara memblokir akun-akun negatif atau left group. Intinya, keluar dari algoritma yang menjadikan kita konsumen konten-konten yang tidak baik.

Ada juga yang tetap berada dalam ekosistem tersebut, namun dia melakukan perlawan dengan memproduksi atau memposting konten positif sebagai upaya “imunisasi digital.”

Pilihan terserah kepada Anda. Pada tahap awal, saya akan melakukan imunisasi digital dengan memberikan konten tandingan, namun  jika tidak ada perubahan maka saya abaikan saja. Melihat carut-marut dunia maya kadang diperlukan juga, yang penting bisa menjaga jarak agar tetap waras.

Nama Itu Antropologis

Di era tahun 2000-an dipastikan sangat sulit mencari nama Asep, Ujang Nurjaman, Ajat Sudrajat, Sumino, Waginem atau Kaharuddin. Nama anak kekinian makin sulit ditebak asal daerahnya. Umumnya kebarat-baratan atau ke Arab-araban. Misalnya Rudy, Andre, Stefen,  Summer, Monica, Salsabila, Farhan atau Faiz. Universalitas lebih diutamakan dari pada primordialitas.

Dulu jika nama orang berakhiran “O” maka dipastikan orang Jawa. Misalnya Sumino atau Soeharto. Jika diulang-ulang pasti orang Sunda. Misalnya Maman Suparman. Sementara Indra Piliang, Nurdin Koto atau Andrinof Chaniago dipastikan berasal dari Minang. 

Pengecualiannya adalah Irwan Prayitno, Gubernur Sumatera Barat. Ia menjabat Gubernur Sumatra Barat dua periode hasil pemilihan Gubernur 2010 dan 2015.Walaupun nama terdengar seperti suku Jawa, namun dia berdarah Minang. Pasca penumpasan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) pada akhir tahun 1960-an, banyak warga Minangkabau yang menanggalkan identitas dan label keminangannya melalui perubahan nama. Mereka mencari identitas baru supaya bebas dari kejaran tentara pusat. Mengubah namanya agar seperti orang Jawa, atau menganti namanya berbau Eropa, Persia, dan Amerika Latin. Strategi ini juga digunakan agar mudah diterima di perantauan Tanah Jawa.

Di era Orde Baru, pemerintah menganjurkan agar nama warga keturunan Tionghoa menganti namanya dengan nama berbau Indonesia. Asimiliasi tapi dipaksakan. Muncullah nama-nama Indonesia yang popular digunakan warga keturunan Tionghoa antara lain Halim, Salim, Chandra/ Tjandra, Cahaya/ Tjahaja, Bambang, Agus atau Widjaja. 

Di era yang lebih demokratis dan terbuka trend nama anak adalah menonjolkan identitas agama, etnisitas dan universalitasnya. Ini fenomena antroplogis yang tidak bisa dielakan.

Warga keturunan Tionghoa kini tak ragu untuk menunjukan ke-Tionghoa-annya. Stephen Lee, Andrey Chuang, Wliliam Goh. Demikian pula orang Minang. Mereka tak ragu untuk menampilkan nama belakang Chaniago, Koto atau Piliang. 

Trend nama anak adalah produk antropologi. Didalam nama bukan hanya terkandung doa dari ayah ibu, namun juga catatan sejarah terkadang gejolak sosial politik pada dekade ketika anak itu dilahirkan.

Jika Korban Menjadi Tersangka, Lantas Hukum Tujuannya Apa?

Publik digegerkan dengan keputusan Polda Metro Jaya menetapkan Muhammad Hasya Atallah Syaputra sebagai tersangka dalam kasus tabrakan sepeda motor yang dikemudikan Hasya dengan mobil Pajero yang dikendarai oleh  AKBP (purn) Eko Setia Budi Wahono (10/2022). Kasus ini akhirnya dihentikan (SP3) karena pelaku telah meninggal dunia. 

Pasca penetapan tersangka kepada korban mahasiswa UI tersebut, media langsung heboh dan tak satupun pemberitaan yang mendukung sikap Dirlantas Polda Metro Jaya yang kontroversial tersebut. Sentimen media sangat negatif.

Kompolnas berjanji akan memeriksa kasus ini sehingga transparan dan memenuhi rasa keadilan. Indonesia Police Watch (IPW) mendesak agar Polri melakukan gelar perkara ulang karena ditemukan sejumlah kejalanggalan. Selain dugaan penyidik tidak imparsial karena salah satu pihak adalah pensiunan polisi, juga ada bukti polisi mengarahkan keluarga Hasya untuk berdamai dengan pengemudi Pajero. Mediator mestinya netral. Keputusan berdamai adalah keputusan para pihak dan tidak boleh diarahkan oleh mediator. 

Saya langsung teringat kasus di wilayah hukum Polda NTB pada April 2022. Saat itu Murtede alias Amaq Sinta dibegal 4 orang. Para perampok itu berusaha merampas sepeda motor milik Murtede. Aksi membela diri dalam perkelahian itu mengakibatkan dua pelaku begal tewas di tangannya. Malangnya, ia justru ditetapkan sebagai tersangka. 

Kasus korban begal jadi tersangka di NTB ini viral dan mengundang kecaman banyak pihak termasuk Menkopulhukam Prof Machfud M.D. Mabes Polri pun turun tangan memeriksa kasus ini. Kapolda NTB Inspektur Jenderal Polisi Djoko Poerwanto akhirnya mengumumkan penghendian kasus itu (SP3) dan membebaskan korban dari tuntutan hukum.

Kok bisa korban ditetapkan sebagai tersangka dengan konsekuensi di penjara atau kehilangan hak atas santunan dan menyandang nama buruk sebagai pelaku tindak pidana? 

Secara hukum hal tersebut sangat dimungkinkan tergantung pada tujuan hukum apa yang ingin dipenuhi? Teori hukum klasik  menyebutkan ada 3 tujuan hukum, yakni: untuk asas keadilan, asas manfaat dan kepastian hukum. Tujuan terakhir inilah yang hendak dipenuhi oleh penyidik Dirlantas Polda Metro Jaya. 

Pertanyaan selanjutnya adalah kepastian hukum siapa? Dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya mahasiswa UI itu adalah kepastian hukum bagi AKBP (purn) Eko Setia Budi Wahono. 

Buat Pak Eko, kasusnya sudah jelas bahwa meninggalnya Hasya diakibatkan oleh kelalaian korban dalam mengemudikan sepeda motornya yang mengakibatkan nyawanya hilang atau meninggal dunia. Hasya akhirnya ditetapkan sebagai tersangka alias pelaku. Kemudian karena pelakunya sudah meninggal maka kasusnya dihentikan alias SP3. 

Pak Eko sudah mendapatkan kepastian hukum tapi tidak bagi keluarga Hasya, media massa dan sejumlah pengamat hukum yang mendukungnya. 

Kasusnya mungkin akan berbeda jika kepastian hukum dilihat dari sudut kepentingan Hasya. Seandainya penyidikan dilakukan dari sudut kepentingan korban lalu dihadirkan ahli dan pihak Dirlantas Polda Metro Jaya tidak buru-buru menyarankan damai kepada keluarga korban kemudian menetapkan SP3 maka tujuan hukum untuk memenuhi asas manfaat bagi sebanyak mungkin orang dan terpenuhinya rasa keadilan bisa tercapai. 

Integritas Polri kembali diuji. Jangan sampai polisi meralat sikap setelah publik marah.