Tidak Ada yang Mustahil Dalam Politik, Kecuali Menghidupkan Orang Mati

 

Judul di atas saya kutip dari statement Eriko Sotarduga, Ketua DPP PDI Perjuangan. Begitu akomodatifnya politik, apalagi cuma sekadar koalisi, transkasi kepentingan untuk satu tujuan tertentu di masa tertentu.

Akhir-akhir ini muncul desas-desus bahwa PDI Perjuangan membuka peluang untuk mendukung Anies Baswedan untuk maju di kompetisi Pilgub DKI Jakarta 2024. Sebelumnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) secara resmi mendeklarasikan dukungannya terhadap Anies Baswedan. Deklarasi meluncur mulus. Publik melihat sebagai kelanjutan dukungan politik PKB Jilid 2 pasca Pilpres 2024. Nah beda ketika PDIP DKI Jakarta menggulirkan wacana dukungannya. Internal PDI Perjuangan pun terbelah.

PDI Perjuangan dan Anies Baswedan adalah air dan minyak. Basis grass root berbeda, basis ideologisnya juga tak sama. PDI Perjuangan ditopang nasioalisme. Sementara garis perjuanagn Anies berpijak pada sentiment ideology Islam. Kendati Anies dan timsesnya membantah, namun materi kampanye, narasi dukungan dan kelompok die hard-nya tak pernah lepas dari Islam garis keras.

Mengutip pendapat pengamat Adi Paryitno, kesamaan Anies dan PDI Perjuangan adalah “kesamaan nasib”. Sama-sama tidak didukung oleh Jokowi dalam Pilpres 2025. Sama-sama merasa mendapat perlakuan tidak adil dalam Pemilu 2024.

Jika terjadi, pertimbangan PDI Perjuangan mendukung Anies mutlak karena kalkulasi electoral. PKS sebagai partai pendukungan Anies menang dalam Pileg di DKI Jakarta. Dalam pilpres, angka dukungan Anies (01) dan Prabowo (02) di Jakarta juga tidak terpaut jauh. Artinya jika suara pendukung Anies dikawinkan dengan pendukungan 03 dalam Pilkada DKI Jakarta, maka secara matematis, pasti mengguli kandidat yang diusung Jokowi atau Prabowo.

Kalkulasi poitik kerap tidak sesederhana itu. Tidak ada jaminan pendukung PDI Perjuangan dan PKS pun akan mendukung Anies dan Pilgub DKI Jakarta mendatang. Terbukti dalam pilpres terjadi anomaly antara hasil Pileg dengan Pilpres.  

Saya setuju dengan komentar Ganjar Pranowo, bahwa soal dukungan terhadap Anies Baswedan perlu “diobrolkan” lagi, ujarnya.

Untuk partai sebesar PDI Perjuangan rasanya sangat naïf jika koalisi didasarkan pada “kesamaan nasib”.

DI Perjuangan memang terlihat panik atau minimal “makin meningkatan kewaspadaan”. Manuver Jokowi masih belum berhenti. Usai berhasil meloloskan Gibran sebagai wakil presiden. Bukan tidak mungkin akan disusul oleh Kaesang di Pilgub DKI, menyusul Boby Nasution yang telah lebih dulu mencalonkan diri sebagai calon Gubernur Sumatarea Utara.

Pertimbangan elktroal paling pragmatis adalah mendorong Anies yang memiliki elektabilitas tinggi di DKI Jakarta untuk menghadang manuver politik Jokowi yang sulit dibaca dan melahirkan tsunami politik bagi Partai Moncong Putih.

Tian Bahtiar

Jurnalis/ Direktur Pemberitaan JakTV

Manuver Politik Melalui Jalur Parlemen. Perlukah?

Wacana penggunaan hak angket untuk menyelidiki pelaksanaan Pilpres 2024 saya nilai sebagai manuver politik. Diinisiasi kubu 03 dan disambut kubu 01. Hak angket adalah hak konstitusional anggota DPR. Di setiap kontenstasi berbagai upaya ditempuh untuk meraih kemenangan setidaknya mengganggu proses kemenangan lawan agar terjadi bargaining tertentu.

Hanya saja, inisiatif tersebut jadi terasa mengganggu karena seluruh tahapan pemilu ditetapkan melalui konsensus politik di parlemen. Tiba-tiba muncul langkah intercept dengan rencana mengajukan hak angket ketika proses real count masih berlangsung.

Logisnya, Upaya penyelidikan, gugatan dan sejenisnya baru dilakukan jika KPU secara resmi telah mengumumkan hasil Pemilu 2024.

Hasil real count tersebut kemudian dibandingkan dengan hasil penghitungan internal pihak yang merasa dirugikan  Jika terdapat gap besar maka ajukan gugatan hukum atau langkah politik untuk membongkar bahkan bila perlu membatalkan hasil Pilpres tersebut. Jika perlu pemilu diulang. Cuma harus jelas pemilu mana yang diulang. Pemilihan presiden atau juga Pemilu Legislatif? Tentu saja caleg PDIP akan sangat dirugikan. Bukankah hasil quick count mereka sebagai pemenang pemilu legislatif?

Transparan dan Bisa dimonitor

Tahapan pemilihan itu dimulai dari tingkat TPS, Desa/ Kelurahan, Kecamatan hingga rekapitulasi di KPU. Disemua tahap terdapat saksi-saksi. Jadi secara proses sangat transparan dan terbuka untuk dimonitor seluruh kandidat dan partai politik.

Di setiap TPS misalnya, terdapat 7 petugas KPPS, ditambah saksi hampir setiap partai politik dan minimal 2 saksi dari setiap timses. Khusus untuk saksi timses, diperkirakan ada 4,8 juta saksi timses yang ditempatkan di dalam TPS dan luar TPS. Setiap timses memiliki saksi berlapis. Setiap 10 – 15 saksi dipimpin 1 kordinator. Mereka akan segera melaporkan hasil penghitungan dan memiliki sistem sendiri untuk merekap hasil perolehan suara.

Jadi sulit dibayangkan adanya kecurangan yang luput dari pengawasan setiap saksi timses yang rata-rata sangat militan. Proses real count KPU bisa dimonitor oleh setiap orang. Mulai dari hasil tingkat propinsi, kabupaten/ kota, kecamatan, kelurahan hingga TPS. Setiap orang bisa memeriksa hasil perhitungan di TPS masing-masing dan membandingkan dengan hasil yang sudah di upload di web KPU.

Untuk mengkomparasi data KPU, kita bisa menggunakan kawalpemilu.org. KawalPemilu adalah inisiatif urun-daya (crowdsourcing) netizen Indonesia PRO DATA, berdiri sejak 2014 untuk menjaga suara rakyat di PEMILU melalui teknologi real count cepat & akurat.

Untuk memastikan hak suara yang telah digunakan oleh masyarakat tidak mengalami kecurangan, maka masyarakat untuk mengawal suara sejak tingkat TPS. Caranya cukup mudah, hanya dengan menggunakan situs KawalPemilu dan mengunggah hasil di TPS masing-masing.

Perlu sikap kenegarawanan dari para politisi untuk menerima hasil pemilu. Seluruh rakyat Indonesia dipastikan menginginkan proses pemilu yang adil. Termasuk pendukungan paslon yang memenangi kontestasi. Ketika pemilu usai, maka kita tidak lagi bicara kelompok tapi Indonesia.

Pelaku bisnis menunda keputusan dan langkah strategis hingga Pilpres menghasilkan pimpinan yang definitif. Rakyat akan menilai siapa yang benar-benar negarawan, siapa “petualang politik” yang gagal mengadu nasib di ajang Pilpres. Saatnya membangun negeri dengan peran dan posisi masing-masing.

Korupsi Dan Mahar Politik

Publik kembali dibuat geger dengan mencuatnya berita bacaleg Partai Demokrat Dapil Jabar yang memutuskan mundur gara-gara diminta menyetor mahar politik ke DPP Partai Demokrat. Angka yang fantastis diduga menjadi penyebab seorang bacaleg bernama Didin Supriadin memutuskan untuk mundur dari pencalonan sekaligus keluar dari keanggotaan Partai Demokrat. Mahar politik memang isu usang. Tapi nurani kita tetap terasa ditikam setiap kali isu mahar politik kembali dibuka ke publik.

Berapa besar mahar yang diminta? Menurut pemberitaan media massa ketika pendaftaran bacaleg Didin dan bacaleg lainnya sudah diwajibkan menyetor sebesar Rp 32.5 juta. Setelah itu diwajibkan menyetor mahar Rp 100 juta untuk dana saksi partai. Nah karena dia berada di urutan No 1, maka dia juga diwajibkan untuk menambah mahar lagi sebesar Rp 500 juta. Itu baru diawal. Bagaimana dengan kebutuhan logistik seperti spanduk, baliho, kaos, panggung, konsumsi, uang operasional dan fee tim sukses, saksi lapangan, dan biaya lainnya? Dipastikan, untuk tingkat DPRD Tingkat 1 minimal menghabiskan biaya Rp 5 milyar lebih. Fantastis!

Mahalnya biaya politik sebetulnya terjadi diseluruh parpol dan seluruh pencalonan, legislatif, eksekutif, bahkan di DPD sekalipun. Berapa biaya yang dikeluarkan untuk kontestasi calon Gubernur? Untuk wilayah Propinsi Bangka Belitung saya mendapat informasi dari seorang timses mencapai Rp 100 Milyar.

Mahalnya biaya politik ini adalah cikal bakal tindakan koruptif dari seorang pejabat. Agenda utama seorang politisi ketika terpililih adalah mengembalikan biaya politik selama masa jabatannya. Atau, memberikan proyek atau berbagai previlege kepada “cukong” yang sudah mendanai kegiatan politiknya.

Kepentingan “cukong” dipastikan akan menyandera pejabat. Kontrol proyek akan dikendalikan oleh cukong sehingga proses tender hanya basa-basi saja. Sedangkan nama pemenangnya sudah dikantong.

Melihat proses politik seperti itu kita seperti sedang menonton sinetron Indonesia. Ujungnya sudah bisa ditebak, yakni mengeruk uang negara sebanyak mungkin.

Muncul ungkapan sinis setiap ada pejabat publik yang diciduk KPK, Polri atau Kejaksaan. “Ah, itu lagi sial aja”. Ada semacam keyakinan di benak masyarakat bahwa hampir seluruh pejabat publik itu korupsi.

Dengan tingginya biaya politik maka sulit mencari politisi yang murni terjun ke kancah poitik hanya demi mengabdi untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Banyak dari politisi yang rekam jejaknya tidak patut untuk duduk di kursi empuk pejabat. Namun karena kemampuannya untuk membeli suara, maka libodo kekuasaan pun terlampiaskan.

Proses Pemilu bak permainan monopoli kekuasaan di antara para elit partai. Rakyat hanya jadi penonton saja. Dunia politik kita tengah sakit kronis. Celakanya kondisi ini tidak disadari, diabaikan, bahkan disanjung tengah berada di iklim demokrasi yang sehat…

Politik Itu Milik Tuan

Tahun politik 2023 orang ramai menggunjingkan arah koalisi partai dan calon presiden dan wakil presiden. Mulai dari perbicangan para cerdik cendikia di layar  kaca hingga obrolan di kedai kopi dan pasar becek. 

Dari sana kita bisa bayangkan bahwa politik itu benar-benar milik elit. Jangankan simpatisan, kader partai pun tak mampu menebak arah kebijakan politik partai yang diusungnya. Isu ekslusif di ruang tertutup. 

Nasdem misalnya, sebagai partai berhaluan nasionalis secara mengejutkan mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presidennya. Publik dan pendukung Nasdem pun terperanjat. Bukan saja karena Anies dilabeling sebagai kelompok kanan – Islam, Nasdem pun secara tegas berada di koalisi pemerintahan Jokowi yang bersebrangan dengan Anies. Sejumlah pengurus partai dan pendukung Nasdem di sejumlah daerah memutuskan untuk keluar partai karena alasan sudah tidak sehaluan lagi. 

Bukan hanya Nasdem, namun arah koalisi partai lain pun sangat sulit ditebak. Semuanya berlangsung secara pragmatis dan cenderung transaksional, “punya apa dan dapat apa”.

Seorang pendukung partai Republik dan Demokrat di Amerika sejak awal sudah bisa memprediksi arah kebijakan partainya, baik mengenai kebijakan perburuhan, perekonomian atau hak asasi manusia. Demikian pula dengan preperensi calon Presidennya. Sulit dibayangkan seorang konservatif seperti Donald Trump bisa berada di Demokrat. Media massa pendukunganya juga akan bersikap militan. CNN tidak mungkin mendukung Partai Republik, demikian pula dengan Fox tidak mungkin berkiblat ke Partai Demokrat. Nah, di Indonesia justru sebaliknya. Media yang semula mati-matian mendukung A pada pemilu berikutnya justru gencar menyerang A karena sang pemilik berubah haluan politik. 

Politik apalagi pemilu memang bukan kuasa rakyat. Stakeholdersnya tetap elit politik. Rakyat tetaplah floating  mass yang bisa diarahkan bahkan “dibakar” sesuai skenario elit..