Greenpeace Kirim Balik Sampah ke Unilever

Unilever mendapat “kado” istimewa yakni kiriman balik sampah plastic dari berbagai produk Unilever, 20 Juni 2024. Aksi ini digelar bertepatan dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Unilever, di kantor Pusat Unilever, BSD, Tangerang.

Pengirimnya karungan sampah itu adalah adalah Greenpeace Indonesia. Unjuk rasa ini bagian dari aksi "Kembali ke Pengirim" yang dilakukan aktivis Greenpeace Indonesia. Aksi ini untuk mendesak Unilever bertanggung jawab atas sampah plastik yang mereka hasilkan dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dalam produk-produk mereka. Dalam catatan Greenpeace, Unilever menjadi salah satu penyumbang sampah plastik terbesar di Indonesia, dengan memproduksi 1.700 sachet plastik per detik.

Sampah kemasan saset yang saat ini dikembalikan ke Unilever merupakan hasil pengumpulan yang dilakukan oleh aktivis greenpeace dan masyarakat umum selama satu pekan.

Dari proses tersebut, Greenpeace berhasil mengumpulkan sampah kemasan saset berbahan dasar plastik sebanyak 50 kilogram

Dalam situs resmi Greenpeace Indonesia (greenpeace.) dalam 5 tahun terakhir, Unilever merupakan salah satu perusahaan FMCG terbesar yang selalu masuk ke dalam daftar pencemar tertinggi, baik secara nasional maupun global. Audit Merek yang dilakukan di 4 negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, mendapati Unilever sebagai pencemar teratas dengan jumlah total kemasan plastik sekali pakai sebanyak 1.851.

Secara global Unilever memproduksi saset dan berencana akan menjual 53 miliar saset tahun ini, atau setara dengan 1700 saset per detik. Saat ini Unilever global sedang membatalkan komitmen sebelumnya untuk mengurangi penggunaan plastik murni sebesar 50% pada tahun 2025 — target yang diperbarui kini berfokus pada pengurangan penggunaan plastik murni sebesar 30% pada tahun 2026.

Unilever mengklaim menginginkan dunia yang ‘bebas limbah’, namun 99,8% kemasan plastiknya saat ini adalah kemasan sekali pakai. Analisis Greenpeace menunjukkan bahwa dengan laju saat ini, dibutuhkan waktu lebih dari tahun 3000 sebelum 100% produk plastik Unilever dapat digunakan kembali.

Tanggung jawab produsen atas sampah dan secara khusus tentang saset tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 75 tahun 2019 tentang peta jalan pengurangan sampah oleh produsen. Mewajibkan produsen, salah satunya industri manufaktur, untuk membuat peta jalan pengurangan sampah dari kemasannya sebesar 30%. pers Green Peace Indonesia disebutkan bahwa

“Saatnya menagih tanggung jawab Unilever, sebagai salah satu produsen FMCG terbesar di dunia, untuk serius menjalani komitmen pengurangan produksi plastik mereka, serta mendesak mereka untuk membuka peta jalan pengurangan sampahnya,” pungkas Ibar Akbar, Plastic Project Lead Greenpeace Indonesia.

 

Tidak Ada yang Mustahil Dalam Politik, Kecuali Menghidupkan Orang Mati

 

Judul di atas saya kutip dari statement Eriko Sotarduga, Ketua DPP PDI Perjuangan. Begitu akomodatifnya politik, apalagi cuma sekadar koalisi, transkasi kepentingan untuk satu tujuan tertentu di masa tertentu.

Akhir-akhir ini muncul desas-desus bahwa PDI Perjuangan membuka peluang untuk mendukung Anies Baswedan untuk maju di kompetisi Pilgub DKI Jakarta 2024. Sebelumnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) secara resmi mendeklarasikan dukungannya terhadap Anies Baswedan. Deklarasi meluncur mulus. Publik melihat sebagai kelanjutan dukungan politik PKB Jilid 2 pasca Pilpres 2024. Nah beda ketika PDIP DKI Jakarta menggulirkan wacana dukungannya. Internal PDI Perjuangan pun terbelah.

PDI Perjuangan dan Anies Baswedan adalah air dan minyak. Basis grass root berbeda, basis ideologisnya juga tak sama. PDI Perjuangan ditopang nasioalisme. Sementara garis perjuanagn Anies berpijak pada sentiment ideology Islam. Kendati Anies dan timsesnya membantah, namun materi kampanye, narasi dukungan dan kelompok die hard-nya tak pernah lepas dari Islam garis keras.

Mengutip pendapat pengamat Adi Paryitno, kesamaan Anies dan PDI Perjuangan adalah “kesamaan nasib”. Sama-sama tidak didukung oleh Jokowi dalam Pilpres 2025. Sama-sama merasa mendapat perlakuan tidak adil dalam Pemilu 2024.

Jika terjadi, pertimbangan PDI Perjuangan mendukung Anies mutlak karena kalkulasi electoral. PKS sebagai partai pendukungan Anies menang dalam Pileg di DKI Jakarta. Dalam pilpres, angka dukungan Anies (01) dan Prabowo (02) di Jakarta juga tidak terpaut jauh. Artinya jika suara pendukung Anies dikawinkan dengan pendukungan 03 dalam Pilkada DKI Jakarta, maka secara matematis, pasti mengguli kandidat yang diusung Jokowi atau Prabowo.

Kalkulasi poitik kerap tidak sesederhana itu. Tidak ada jaminan pendukung PDI Perjuangan dan PKS pun akan mendukung Anies dan Pilgub DKI Jakarta mendatang. Terbukti dalam pilpres terjadi anomaly antara hasil Pileg dengan Pilpres.  

Saya setuju dengan komentar Ganjar Pranowo, bahwa soal dukungan terhadap Anies Baswedan perlu “diobrolkan” lagi, ujarnya.

Untuk partai sebesar PDI Perjuangan rasanya sangat naïf jika koalisi didasarkan pada “kesamaan nasib”.

DI Perjuangan memang terlihat panik atau minimal “makin meningkatan kewaspadaan”. Manuver Jokowi masih belum berhenti. Usai berhasil meloloskan Gibran sebagai wakil presiden. Bukan tidak mungkin akan disusul oleh Kaesang di Pilgub DKI, menyusul Boby Nasution yang telah lebih dulu mencalonkan diri sebagai calon Gubernur Sumatarea Utara.

Pertimbangan elktroal paling pragmatis adalah mendorong Anies yang memiliki elektabilitas tinggi di DKI Jakarta untuk menghadang manuver politik Jokowi yang sulit dibaca dan melahirkan tsunami politik bagi Partai Moncong Putih.

Tian Bahtiar

Jurnalis/ Direktur Pemberitaan JakTV

Kecerdasan Buatan Yang Manipulatif

Artificial Intelegence dan berbagai piranti serta aplikasi digital mewabah. Konon, untuk memudahkan kerja manusia. Dahi kolega saya yang memang update dengan kemajuan teknologi mengernyit heran ketika saya tidak tahu aplikasi duplikasi tulisan itu.

“Aduuh.. gak update…. Payah,” keluhnya.

Kolega saya itu menyebutkan 3 aplikasi paling terkenal untuk menduplikasi sebuah tulisan tanpa terlihat plagiasi. Saya sengaja tidak menyebut nama aplikasi itu karena alasan etika.

Dengan menggunakan parafrase , tuturnya, maka setiap orang bisa menduplikasi puluhan tulisan dalam sehari tanpa terdeteksi sebagai plagiasi. Saat ini bahkan tersedia aplikasi untuk membuat skripsi, tesis dan jurnal ilmiah. Wah.. betapa kemajuan jaman mampu menikam orisinalitas berpikir manusia untuk melahirkan karya yang dihasilkan dari proses dialektika.

Saya tidak anti teknologi. Tapi teknologi tidak boleh menggantikan kejujuran dan orisinalitas berpikir dan berkarya. Duplikasi dan pencurian karya adalah dua hal berbeda. Duplikasi tetap diperlukan. Mass product yang dihasilkan mesin adalah contoh duplikasi yang dibenarkan. Tak terbayang jika setiap sepeda motor harus diproduksi hand made setiap partnya. Tapi tidak untuk karya tulis, karangan atau tesis.

Tidak ada satupun yang sungguh-sungguh orisinal di muka bumi ini. Satu sama lain saling mempengaruhi. Itulah gunanya belajar atau membaca literatur. Temuan orang lain bisa dikutip asalkan mencantumkan sumbernya atau diabstraksi sehingga lahir teori baru. Seluruh proses itu tersebut sah secara etika maupun akademik.

Teknologi dibuat untuk memudahkan kerja manusia, tapi tidak untuk kepentingan manipulatif. Seperti sebilah pisau yang bisa digunakan untuk memotong sayur atau membunuh manusia.Teknologi pun demikian.Bisa untuk kebaikan atau sebaliknya. By the way saya baru tahu jika teknologi juga bisa digunakan untuk memalsukan lukisan baru menjadi terkesan kuno dan mirip dengan lukisan aslinya yang berumur 100 tahun lebih. Gila!

Attitude Is Everything

Ada kesalahan mendasar dalam dunia pendidikan, yakni terlalu menekankan pada keterampilan (skill) dan pengetahuan (knowledge). Buktinya, tempat kursus menjamur, sejumlah penyelenggara kursus bahkan menawarkan harga selangit dengan janji peserta mencapai mencapai skor tinggi dan meraih kelulusan. Tapi tidak ada satupun lembaga yang menawarkan jasa pelatihan untuk melahirkan individu yang memiliki sikap, perilaku dan attitude baik dan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

Mari kita lihat alasan manajemen melakukan PHK terhadap karyawannya. Umumnya karena persoalan attitude. Tidak bertanggung jawab, melakukan tindakan merugian perusahaan, melecehkan karyawan lain dan sebagainya.

Dalam dunia kerja ada 3 kebutuhan dasar yang wajib dimiliki karyawan:

• 1.     Skill.

Keahlian bisa didapat dari pendidikan formal/ informal, belajar secara tekun dan menjalani praktik kerja. Karyawan juga melengkapi dengan mengurus sertifikasi yang diuji oleh lembaga-lembaga yang memiliki otoritas dibidangnya.

• 2.     Knowledge

Pengetahuan juga bisa diperoleh dari membaca buku, sekolah, dan berbagai cara lainnya

• 3.     Attitude

Perilaku dan sikap ini biasanya diperoleh dari komitmen kuat personal. Sekolah biasanya memberikan pendidikan budi pekerti. Tapi komponen angka yang diperoleh dari skill dan knwledege lebih dominan.

Dari 3 komponen dasar itu, attitude menduduki peran paling penting. Skill dan knowledge bisa dipelajari. Tapi attitude adalah perkara sulit yang dibangun dari komitmen kuat individu.

5 Contoh Attidude Yang Baik.

• 1.     Discipline

Disiplin adalah taat/ patuh terhadap nilai yang dianutnya.

• 2.     Responsibility

Menjalankan tugas dan tanggung jawab secara sungguh-sungguh. Siap menanggung risiko atas perbuatannya.

• 3.     Respect

Menghormati diri sendiri, pekerjaan, orang lain dan tim.

• 4.     Professional

Mampu menyelesaikan tugas dan tanggung jawab secara efektif dan efisien

• 5.     Humble

Murah hati dan senantiasi bersyukur. Individu seperti ini dipastikan ramah terhadap orang lain

Contoh Attitude Buruk Dalam Dunia Kerja:

• 1.     Tidak antusias
• 2.     Sering mengeluh
• 3.     Sering menggosip
• 4.    Tidak mau bekerjasama dalam tim
• 5.   Sering mencari alasanya

Manuver Politik Melalui Jalur Parlemen. Perlukah?

Wacana penggunaan hak angket untuk menyelidiki pelaksanaan Pilpres 2024 saya nilai sebagai manuver politik. Diinisiasi kubu 03 dan disambut kubu 01. Hak angket adalah hak konstitusional anggota DPR. Di setiap kontenstasi berbagai upaya ditempuh untuk meraih kemenangan setidaknya mengganggu proses kemenangan lawan agar terjadi bargaining tertentu.

Hanya saja, inisiatif tersebut jadi terasa mengganggu karena seluruh tahapan pemilu ditetapkan melalui konsensus politik di parlemen. Tiba-tiba muncul langkah intercept dengan rencana mengajukan hak angket ketika proses real count masih berlangsung.

Logisnya, Upaya penyelidikan, gugatan dan sejenisnya baru dilakukan jika KPU secara resmi telah mengumumkan hasil Pemilu 2024.

Hasil real count tersebut kemudian dibandingkan dengan hasil penghitungan internal pihak yang merasa dirugikan  Jika terdapat gap besar maka ajukan gugatan hukum atau langkah politik untuk membongkar bahkan bila perlu membatalkan hasil Pilpres tersebut. Jika perlu pemilu diulang. Cuma harus jelas pemilu mana yang diulang. Pemilihan presiden atau juga Pemilu Legislatif? Tentu saja caleg PDIP akan sangat dirugikan. Bukankah hasil quick count mereka sebagai pemenang pemilu legislatif?

Transparan dan Bisa dimonitor

Tahapan pemilihan itu dimulai dari tingkat TPS, Desa/ Kelurahan, Kecamatan hingga rekapitulasi di KPU. Disemua tahap terdapat saksi-saksi. Jadi secara proses sangat transparan dan terbuka untuk dimonitor seluruh kandidat dan partai politik.

Di setiap TPS misalnya, terdapat 7 petugas KPPS, ditambah saksi hampir setiap partai politik dan minimal 2 saksi dari setiap timses. Khusus untuk saksi timses, diperkirakan ada 4,8 juta saksi timses yang ditempatkan di dalam TPS dan luar TPS. Setiap timses memiliki saksi berlapis. Setiap 10 – 15 saksi dipimpin 1 kordinator. Mereka akan segera melaporkan hasil penghitungan dan memiliki sistem sendiri untuk merekap hasil perolehan suara.

Jadi sulit dibayangkan adanya kecurangan yang luput dari pengawasan setiap saksi timses yang rata-rata sangat militan. Proses real count KPU bisa dimonitor oleh setiap orang. Mulai dari hasil tingkat propinsi, kabupaten/ kota, kecamatan, kelurahan hingga TPS. Setiap orang bisa memeriksa hasil perhitungan di TPS masing-masing dan membandingkan dengan hasil yang sudah di upload di web KPU.

Untuk mengkomparasi data KPU, kita bisa menggunakan kawalpemilu.org. KawalPemilu adalah inisiatif urun-daya (crowdsourcing) netizen Indonesia PRO DATA, berdiri sejak 2014 untuk menjaga suara rakyat di PEMILU melalui teknologi real count cepat & akurat.

Untuk memastikan hak suara yang telah digunakan oleh masyarakat tidak mengalami kecurangan, maka masyarakat untuk mengawal suara sejak tingkat TPS. Caranya cukup mudah, hanya dengan menggunakan situs KawalPemilu dan mengunggah hasil di TPS masing-masing.

Perlu sikap kenegarawanan dari para politisi untuk menerima hasil pemilu. Seluruh rakyat Indonesia dipastikan menginginkan proses pemilu yang adil. Termasuk pendukungan paslon yang memenangi kontestasi. Ketika pemilu usai, maka kita tidak lagi bicara kelompok tapi Indonesia.

Pelaku bisnis menunda keputusan dan langkah strategis hingga Pilpres menghasilkan pimpinan yang definitif. Rakyat akan menilai siapa yang benar-benar negarawan, siapa “petualang politik” yang gagal mengadu nasib di ajang Pilpres. Saatnya membangun negeri dengan peran dan posisi masing-masing.

Tragedi Jakarta, Alarm Lemahnya Penanganan KDRT

Wakil ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jasra Putra menilai tragedi penganiayaan yang dilakukan P terhadap isterinya D dan diteruskan dengan pembunuhan ke-4 anaknya adalah alarm lemahnya penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Ada rentang waktu yang bisa digunakan oleh polisi untuk mengamankan anak-anak, tapi tidak dilakukan oleh polisi, hingga akhirnya 4 anak-anak itu tewas dibunuh ayahnya.

Kecaman juga diutarakan oleh Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Dalam kasus pembunuhan di Jagakarsa ini polisi telah bertindak tidak professional dan melanggar etika.

“Begitu menerima laporan, pelaku harusnya ditahan. Ini kan tidak. Petugas harus disanksi. Propam harus turun dan periksa Apakah saat menerima laporan polisi mengeluarkan surat permintaan pemeriksaan visum et repertum ke rumah sakit? Apakah ada pemeriksaan terhadap si suami yang jadi pelaku? Jangan protektif jangan defensif. Propam harus turun untuk memeriksa prosedur penangan perkaranya,” ujar Teguh dalam talkshow JAKFORUM (14/12).

Sementara Komisioner Komnas Perempuan Maria, Maria Ulfah Anshor menegaskan bahwa umumnya perempuan ketika memutuskan melaporkan KDRT ke polisi, hampir bisa dipastikan bahwa insiden itu bukan yang pertama. Korban melapor karena sudah tidak kuat menahan sakit. Itu biasanya telah terjadi untuk kesekian kalinya.

“Saya mengingatkan Polri agar jangan membebankan pembuktian kepada pelapor. Keterangan korban dan bukti kekerasan pada tubuh sudah merupakan bukti, petugaslah yang harus melengkapi,” jelas Maria Ulfah.

Dari laporan korban ke Komnas Perempuan, banyak keluhan soal beban pembuktian yang harus dilengkapi korban. Hal ini menunjukan sikap polisi tidak memahami soal KDRT, apalagi dalam kasus pelecehan seksual. Sulit untuk menghadirkan saksi, ujar Maria Ulfah.

Dalam kasus Jagakarsa, dalam acara talkshow JAKFORUM (14/12) Maria Ulfah menilai bahwa ada persoalan cara pandang yang keliru dalam memahami dan menangani KDRT. Pertama, KDRT seringkali dilihat sebagai masalah internal rumah tangga sehingga penyelesaiannya dikembalikan ke suami-isteri atau pihak yang bertikai. “sudah babak belur kok disuruh damai. Ada lagi korban perkosaan, malah suruh menikah dengan pelakunya. Ini kan fatal,” jelas Maria.

Kedua, KDRT hanya dilihat sebagai konflik suami-isteri. Anak yang dipastikan jadi korban, justru diabaikan. Contohnya adalah kasus Jagakarsa.

IPW, Komnas Perempuan dan KPAI berharap pemerintah dapat memperhatian nasib ibu korban. Jangan sampai proses hukum yang akan diikuti korban justru menambah trauma pasca ia kehilangan 4 buah hatinya.

JALUR NERAKA DI PARUNG PANJANG

Wajar jika warga Bogor murka. Sejak Bupati Ade Yasin menjabat, hingga dijebloskan ke penjara. Sejak Kang Emil menjabat Gubernur Jawa Barat hingga purna tugas dan kini menjadi bagian dari Tim Sukses Prabowo-Gibran, jalur neraka yang sudah menelan korban jiwa itu tak juga diperbaiki. Jalan khusus untuk truk tambang tak juga terealisasi. Janji pejabat memang susah dipegang. Apalagi setelah tidak menjabat.

Pertanyaan, kemana lagi rakyat harus mengadu? Tim liputan JakTV pekan lalu melakukan liputan ke ruas jalan tersebut. Dari keterangan dua warga setempat, Ishak dan Sauki, ruas jalan tersebut sudah bertahun-tahun rusak akibat dilintasi truk yang mengangkut tambang galian C.

Di siang hari, dalam satu jam bisa 100 truk melintas. Di malam hari jumlahnya bertambah banyak. Belum terhitung truk yang parkir di kanan-kiri jalan yang menyebabkan kemacetan.

Pemerintah daerah sebetulnya telah mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) Bogor Nomor 120 Tahun 2021 terkait pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan tambang.

Dalam salah satu poin aturan tersebut yang sudah direvisi pada 17 November lalu, ditetapkan jam operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang yang semula berlaku pukul 20.00-05.00 WIB, menjadi pukul 22.00 WIB-05.00 WIB. Artinya truk-truk ini seharusnya baru bisa melintasi jalan tersebut di malam hari. Peraturan tersebut tak digubris. Truk terus lalu-lalang tanpa henti. Kok bisa? Kuat dugaan pelanggaran jam operasional itu diakibatkan maraknya pungli oleh petugas.  Tidak mungkin sopir berani melanggar aturan kalau tidak ada “upeti” yang diberikan.

Jalur Parung Panjang adalah kisah Lampung jilid 2. Bedanya, setelah viral, jalanan Lampung langsung diperbaiki. Tapi ruas jalur Parung Panjang tetap rusak kendati sudah menelan korban jiwa. Berita media tak digubris pejabat. Demo rakyat dianggap angin lalu. Kemana lagi rakyat harus mengadu?