Attitude Is Everything

Ada kesalahan mendasar dalam dunia pendidikan, yakni terlalu menekankan pada keterampilan (skill) dan pengetahuan (knowledge). Buktinya, tempat kursus menjamur, sejumlah penyelenggara kursus bahkan menawarkan harga selangit dengan janji peserta mencapai mencapai skor tinggi dan meraih kelulusan. Tapi tidak ada satupun lembaga yang menawarkan jasa pelatihan untuk melahirkan individu yang memiliki sikap, perilaku dan attitude baik dan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

Mari kita lihat alasan manajemen melakukan PHK terhadap karyawannya. Umumnya karena persoalan attitude. Tidak bertanggung jawab, melakukan tindakan merugian perusahaan, melecehkan karyawan lain dan sebagainya.

Dalam dunia kerja ada 3 kebutuhan dasar yang wajib dimiliki karyawan:

• 1.     Skill.

Keahlian bisa didapat dari pendidikan formal/ informal, belajar secara tekun dan menjalani praktik kerja. Karyawan juga melengkapi dengan mengurus sertifikasi yang diuji oleh lembaga-lembaga yang memiliki otoritas dibidangnya.

• 2.     Knowledge

Pengetahuan juga bisa diperoleh dari membaca buku, sekolah, dan berbagai cara lainnya

• 3.     Attitude

Perilaku dan sikap ini biasanya diperoleh dari komitmen kuat personal. Sekolah biasanya memberikan pendidikan budi pekerti. Tapi komponen angka yang diperoleh dari skill dan knwledege lebih dominan.

Dari 3 komponen dasar itu, attitude menduduki peran paling penting. Skill dan knowledge bisa dipelajari. Tapi attitude adalah perkara sulit yang dibangun dari komitmen kuat individu.

5 Contoh Attidude Yang Baik.

• 1.     Discipline

Disiplin adalah taat/ patuh terhadap nilai yang dianutnya.

• 2.     Responsibility

Menjalankan tugas dan tanggung jawab secara sungguh-sungguh. Siap menanggung risiko atas perbuatannya.

• 3.     Respect

Menghormati diri sendiri, pekerjaan, orang lain dan tim.

• 4.     Professional

Mampu menyelesaikan tugas dan tanggung jawab secara efektif dan efisien

• 5.     Humble

Murah hati dan senantiasi bersyukur. Individu seperti ini dipastikan ramah terhadap orang lain

Contoh Attitude Buruk Dalam Dunia Kerja:

• 1.     Tidak antusias
• 2.     Sering mengeluh
• 3.     Sering menggosip
• 4.    Tidak mau bekerjasama dalam tim
• 5.   Sering mencari alasanya

Manuver Politik Melalui Jalur Parlemen. Perlukah?

Wacana penggunaan hak angket untuk menyelidiki pelaksanaan Pilpres 2024 saya nilai sebagai manuver politik. Diinisiasi kubu 03 dan disambut kubu 01. Hak angket adalah hak konstitusional anggota DPR. Di setiap kontenstasi berbagai upaya ditempuh untuk meraih kemenangan setidaknya mengganggu proses kemenangan lawan agar terjadi bargaining tertentu.

Hanya saja, inisiatif tersebut jadi terasa mengganggu karena seluruh tahapan pemilu ditetapkan melalui konsensus politik di parlemen. Tiba-tiba muncul langkah intercept dengan rencana mengajukan hak angket ketika proses real count masih berlangsung.

Logisnya, Upaya penyelidikan, gugatan dan sejenisnya baru dilakukan jika KPU secara resmi telah mengumumkan hasil Pemilu 2024.

Hasil real count tersebut kemudian dibandingkan dengan hasil penghitungan internal pihak yang merasa dirugikan  Jika terdapat gap besar maka ajukan gugatan hukum atau langkah politik untuk membongkar bahkan bila perlu membatalkan hasil Pilpres tersebut. Jika perlu pemilu diulang. Cuma harus jelas pemilu mana yang diulang. Pemilihan presiden atau juga Pemilu Legislatif? Tentu saja caleg PDIP akan sangat dirugikan. Bukankah hasil quick count mereka sebagai pemenang pemilu legislatif?

Transparan dan Bisa dimonitor

Tahapan pemilihan itu dimulai dari tingkat TPS, Desa/ Kelurahan, Kecamatan hingga rekapitulasi di KPU. Disemua tahap terdapat saksi-saksi. Jadi secara proses sangat transparan dan terbuka untuk dimonitor seluruh kandidat dan partai politik.

Di setiap TPS misalnya, terdapat 7 petugas KPPS, ditambah saksi hampir setiap partai politik dan minimal 2 saksi dari setiap timses. Khusus untuk saksi timses, diperkirakan ada 4,8 juta saksi timses yang ditempatkan di dalam TPS dan luar TPS. Setiap timses memiliki saksi berlapis. Setiap 10 – 15 saksi dipimpin 1 kordinator. Mereka akan segera melaporkan hasil penghitungan dan memiliki sistem sendiri untuk merekap hasil perolehan suara.

Jadi sulit dibayangkan adanya kecurangan yang luput dari pengawasan setiap saksi timses yang rata-rata sangat militan. Proses real count KPU bisa dimonitor oleh setiap orang. Mulai dari hasil tingkat propinsi, kabupaten/ kota, kecamatan, kelurahan hingga TPS. Setiap orang bisa memeriksa hasil perhitungan di TPS masing-masing dan membandingkan dengan hasil yang sudah di upload di web KPU.

Untuk mengkomparasi data KPU, kita bisa menggunakan kawalpemilu.org. KawalPemilu adalah inisiatif urun-daya (crowdsourcing) netizen Indonesia PRO DATA, berdiri sejak 2014 untuk menjaga suara rakyat di PEMILU melalui teknologi real count cepat & akurat.

Untuk memastikan hak suara yang telah digunakan oleh masyarakat tidak mengalami kecurangan, maka masyarakat untuk mengawal suara sejak tingkat TPS. Caranya cukup mudah, hanya dengan menggunakan situs KawalPemilu dan mengunggah hasil di TPS masing-masing.

Perlu sikap kenegarawanan dari para politisi untuk menerima hasil pemilu. Seluruh rakyat Indonesia dipastikan menginginkan proses pemilu yang adil. Termasuk pendukungan paslon yang memenangi kontestasi. Ketika pemilu usai, maka kita tidak lagi bicara kelompok tapi Indonesia.

Pelaku bisnis menunda keputusan dan langkah strategis hingga Pilpres menghasilkan pimpinan yang definitif. Rakyat akan menilai siapa yang benar-benar negarawan, siapa “petualang politik” yang gagal mengadu nasib di ajang Pilpres. Saatnya membangun negeri dengan peran dan posisi masing-masing.

Tragedi Jakarta, Alarm Lemahnya Penanganan KDRT

Wakil ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jasra Putra menilai tragedi penganiayaan yang dilakukan P terhadap isterinya D dan diteruskan dengan pembunuhan ke-4 anaknya adalah alarm lemahnya penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Ada rentang waktu yang bisa digunakan oleh polisi untuk mengamankan anak-anak, tapi tidak dilakukan oleh polisi, hingga akhirnya 4 anak-anak itu tewas dibunuh ayahnya.

Kecaman juga diutarakan oleh Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Dalam kasus pembunuhan di Jagakarsa ini polisi telah bertindak tidak professional dan melanggar etika.

“Begitu menerima laporan, pelaku harusnya ditahan. Ini kan tidak. Petugas harus disanksi. Propam harus turun dan periksa Apakah saat menerima laporan polisi mengeluarkan surat permintaan pemeriksaan visum et repertum ke rumah sakit? Apakah ada pemeriksaan terhadap si suami yang jadi pelaku? Jangan protektif jangan defensif. Propam harus turun untuk memeriksa prosedur penangan perkaranya,” ujar Teguh dalam talkshow JAKFORUM (14/12).

Sementara Komisioner Komnas Perempuan Maria, Maria Ulfah Anshor menegaskan bahwa umumnya perempuan ketika memutuskan melaporkan KDRT ke polisi, hampir bisa dipastikan bahwa insiden itu bukan yang pertama. Korban melapor karena sudah tidak kuat menahan sakit. Itu biasanya telah terjadi untuk kesekian kalinya.

“Saya mengingatkan Polri agar jangan membebankan pembuktian kepada pelapor. Keterangan korban dan bukti kekerasan pada tubuh sudah merupakan bukti, petugaslah yang harus melengkapi,” jelas Maria Ulfah.

Dari laporan korban ke Komnas Perempuan, banyak keluhan soal beban pembuktian yang harus dilengkapi korban. Hal ini menunjukan sikap polisi tidak memahami soal KDRT, apalagi dalam kasus pelecehan seksual. Sulit untuk menghadirkan saksi, ujar Maria Ulfah.

Dalam kasus Jagakarsa, dalam acara talkshow JAKFORUM (14/12) Maria Ulfah menilai bahwa ada persoalan cara pandang yang keliru dalam memahami dan menangani KDRT. Pertama, KDRT seringkali dilihat sebagai masalah internal rumah tangga sehingga penyelesaiannya dikembalikan ke suami-isteri atau pihak yang bertikai. “sudah babak belur kok disuruh damai. Ada lagi korban perkosaan, malah suruh menikah dengan pelakunya. Ini kan fatal,” jelas Maria.

Kedua, KDRT hanya dilihat sebagai konflik suami-isteri. Anak yang dipastikan jadi korban, justru diabaikan. Contohnya adalah kasus Jagakarsa.

IPW, Komnas Perempuan dan KPAI berharap pemerintah dapat memperhatian nasib ibu korban. Jangan sampai proses hukum yang akan diikuti korban justru menambah trauma pasca ia kehilangan 4 buah hatinya.

JALUR NERAKA DI PARUNG PANJANG

Wajar jika warga Bogor murka. Sejak Bupati Ade Yasin menjabat, hingga dijebloskan ke penjara. Sejak Kang Emil menjabat Gubernur Jawa Barat hingga purna tugas dan kini menjadi bagian dari Tim Sukses Prabowo-Gibran, jalur neraka yang sudah menelan korban jiwa itu tak juga diperbaiki. Jalan khusus untuk truk tambang tak juga terealisasi. Janji pejabat memang susah dipegang. Apalagi setelah tidak menjabat.

Pertanyaan, kemana lagi rakyat harus mengadu? Tim liputan JakTV pekan lalu melakukan liputan ke ruas jalan tersebut. Dari keterangan dua warga setempat, Ishak dan Sauki, ruas jalan tersebut sudah bertahun-tahun rusak akibat dilintasi truk yang mengangkut tambang galian C.

Di siang hari, dalam satu jam bisa 100 truk melintas. Di malam hari jumlahnya bertambah banyak. Belum terhitung truk yang parkir di kanan-kiri jalan yang menyebabkan kemacetan.

Pemerintah daerah sebetulnya telah mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) Bogor Nomor 120 Tahun 2021 terkait pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan tambang.

Dalam salah satu poin aturan tersebut yang sudah direvisi pada 17 November lalu, ditetapkan jam operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang yang semula berlaku pukul 20.00-05.00 WIB, menjadi pukul 22.00 WIB-05.00 WIB. Artinya truk-truk ini seharusnya baru bisa melintasi jalan tersebut di malam hari. Peraturan tersebut tak digubris. Truk terus lalu-lalang tanpa henti. Kok bisa? Kuat dugaan pelanggaran jam operasional itu diakibatkan maraknya pungli oleh petugas.  Tidak mungkin sopir berani melanggar aturan kalau tidak ada “upeti” yang diberikan.

Jalur Parung Panjang adalah kisah Lampung jilid 2. Bedanya, setelah viral, jalanan Lampung langsung diperbaiki. Tapi ruas jalur Parung Panjang tetap rusak kendati sudah menelan korban jiwa. Berita media tak digubris pejabat. Demo rakyat dianggap angin lalu. Kemana lagi rakyat harus mengadu?

Mengenal Event Legendaris Cisadane

 

November adalah hajatan akbar warga Kota Tangerang. Festival Cisadane. Tahun 2023 ini digelar pada tanggal 22 hingga 26 November. Warga tumpah ruah, bahkan dari luar kota. Khusus untuk menyaksikan dan terlibat dalam event legendaris ini. Okupansi hotel naik signifikan, dan pelaku ekonomi, termasuk UMKM menangguk rejeki.

Kali ini, Festival Cisadane merilis sejumlah kegiatan budaya dan ecotourism yakni festival perahu naga, lomba arung jeram, pertunjukkan lampion air, festival band, mancing bareng, hingga penampila band-band nasional. Di area Jembatan Berendeng, ratusan stand atau booth membentang sepanjang bantaran Sungai Cisadane, dengan ratusan stand mulai dari pelayanan masyarakat hingga UMKM dan sederet kuliner menarik khas Kota Tangerang.

Event Cisadane, sebagai peristiwa budaya sudah ada sejak tahun 1700-an. Pengaruh budaya Tionghoa sangat kental ditambah dengan pengaruh budaya lokal.

Kilas Sejarah

Dari kajian sejarah berbagai sumber, Sungai Cisadane sebelumnya disebut Ci Gede (Chegujde, Cheguide). Dalam perjalan selanjutnya berubah menjadi Cisadane, sungai terbesar di tanah Pasundan.

Sumber mata air Cisadane berasal dari berbagai mata air di Gunung Pangrango dan Gunung Salak, melintas di sisi barat Kabupaten Bogor, terus ke arah Tangerang dan bermuara di sekitar Tanjung Burung.

Dengan panjang keseluruhan sekitar 126 kilometer, sungai ini pada bagian hilirnya cukup lebar dan dapat dilayari oleh kapal kecil. Pada abad ke-16 Tangerang (disebut oleh Tome Pires sebagai Tamgaram) yang berada di tepi sungai ini, telah menjadi salah satu pelabuhan yang penting namun kemudian kalah oleh perkembangan Banten dan Batavia.

Sebelum disebut Cisadane, sungai ini aslinya bernama Sadane. "Ci" dalam bahasa Sunda artinya sungai. Sedangkan kata "Sadane" berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti istana kerajaan. Sehingga nama Ci Sadane  atau Cisadane berarti sungai yang berasal dari istana kerajaan. Kemungkinan yang dimaksud istana kerajaan adalah Kerajaan Pajajaran dengan Ibukota di Pakuan, Bogor.

Ada pula pendapat lain yang menyebut, "Sadane" berasal dari kata “Sadhana” yang mengandung arti “Jalan Kebijaksanaan”. Seperti kita ketahui, Kerajaan Pajajaran merupakan kerajaan yang menganut agama Hindu yang sangat menghormati air sungai dari gunung sebagai sarana untuk membersihkan diri menuju jalan kebijaksanaan. Cisadane yang dulu mengalir bersih menjadi sungai suci bagi masyarakat Hindu Kerajaan Pajajaran.

Apabila dihubungkan dengan kata “Ci” dalam bahasa Sunda yang berarti sungai, maka nama "Ci Sadane" atau Cisadane berarti sungai suci untuk menuju jalan kebijaksanaan yang berasal dari istana Kerajaan Pajajaran.

Cisadane merupakan salah satu sumber mata yang dikelola oleh PDAM Tirta Benteng. Kondisinya tidak selalu baik. Kondisi airnya sudah tercemar zat yang berbahaya bagi kesehatan manusia, seperti mercuri dan bakteri e-coli. Sangat berbahaya jika dikonsumsi langsung.

Sungai Cisadane juga mengalami pendangkalan, mulai dari hulu hingga ke hilir. Hal ini sangat berbahaya. Apalagi sungai sepanjang 126 km ini membelah 44 kecamatan di 5 kabupaten dan kota itu merupakan sumber utama bahan baku pengolahan air bersih untuk masyarakat.

Yuk kita jaga Cisadane. Rawat airnya, meriahkan festivalnya.

Atas Nama Agama dan Chauvinism, Kita Menghalalkan Darah Orang Lain

Atas nama agama, kita menghalalkan darah bangsa Yahudi atau Palestina. Atas nama kebencian terhadap kaum Rusia, Barat mengijinkan agresi militer. Atas nama ancaman terhadap kedaulatan, bangsa Rusia membumi hanguskan kota-kota di Ukraina.

Cara berpikir primitif itu masih subur tumbuh di abad digital ketika teknologi sudah banyak menggantikan tugas manusia. Naluri primitif merasuki dan menjejali otak untuk melakukan agresi atas nama kesucian agama, solidaritas seakidah, dan kecintaan berlebihan terhadap tanah air.

Itu pulalah yang ada dalam kepala Joe Biden. Presiden Amerika Serikat itu mengacuhkan seruan gencatan senjata yang disampaikan Presiden Jokowi dalam pertemuannya dengan Biden di Gedung Putih, Senin (13/11/2023). Alih-alih menanggapi usulan gencatan senjata yang disampaikan Presiden Jokowi, Biden mengalihkanny auntuk bicara soal iklim. Bahkan menghubungi Netanyahu dan menyampaikan dukungan usai bertemu Jokowi.

Kita bisa bersaudara karena banyak hal. Kita pun bersaudara karena prinsip ukhuwah insaniyah. Bersaudara sebagai sesama manusia adalah puncak persaudaraan. Ukhuwah insaniyah adalah prinsip luhur yang menyatukan manusia atas dasar penghormatan martabat manusia yang lahir dari ayah dan ibu yang sama, Adam dan Hawa.

Ketika konflik Gaza hanya dilihat dari konflik agama, maka membunuh lawan adalah tugas suci. Manusia diredusir dalam labeling agama. Beda agama, halal untuk dibinasakan, bahkan pada bayi lemah sekalipun.

Mari kita lihat konflik Gaza, Palestina dan Israil, sebagai konflik kemanusiaan yang harus dihentikan. Pertumpahan darah tidak dibenarkan. Di abad modern, diplomasi memiliki peran yang sangat kuat, embargo dan berbagai sanksi ekonomi punya dampak signifikan. Embargo itulah yang memaksa Korea Utara dan sejumlah negara yang meiliki fasilitas nuklir menahan diri.

Atas nama apapun, agresi militer hanya menguntung pedagang senjata dan negara-negara besar yang memiliki motif ekonomi dibalik kejatuhan sebuah negara. Jangan mencederai prinsip luhur kemanusiaan dengan dalil-dalil agama dan retorika chauvinism yang mengembalikan peradaban ke era kejayaan Kekaisaran Roma, Jengis Khan dan pemerintahan aggressor sejenisnya.

Setetes darah manusia, terlalu mahal untuk ditumpahkan sia-sia ke atas bumi. 

Belajar Dari Perancis yang Tidak Lagi Romantik

Sebetulnya Paris sudah lama tidak lagi menjadi romantic city. Banyak turis yang jadi sasaran kejahatan. Sebagai orang Asia kita menduga bahwa melancong ke benua biru pastilah aman. Kenyataannya sebaliknya. Pelakunya umumnya warga lokal. Selain Perancis, Italy dan Spanyol juga tercatat sebagai negara dengan kriminalitas tinggi.

Merujuk pada kerusuhan di Perancis, maka kondisi sosial Perancis sangat rapuh. Sentimen rasial mudah meledak. Kasus kekerasan apapun bisa menjadi trigger amuk massa sebagai pelampiasan stress sosial akibat meningkatnya inflasi dan angka pengangguran di kota mode dunia itu.

Bagaimana dengan Indonesia? Tidak ada jaminan kasus kerusuhan di Paris tidak terjadi di Indonesia. Kita pernah punya pengalaman pahit ketika isu agama dijadikan materi kampanye pilpres, pilkada, bahkan pemilihan ketua osis. Sara adalah racun dahsyat yang mampu menyulut segregasi sosial. In group feeling dalam sekejap berubah menjadi chauvinisme yang membius sekelompok orang dan meyakini ideologinya lebih benar dibandingkan orang lain. Calon kami lebih berhak memimpin dibandingkan calon kalian, dan seterusnya. Cebong, kampret adalah stigma yang membuat “kami” beda dengan “kalian”.

Kita tidak boleh terbuai dengan slogan “NKRI harga mati” atau “Aku Indonesia.” Sikap waspada patut terus dikembangkan. Pemerintah harus berani mengatur bahkan melakukan penegakan hukum terhadap setiap upaya membangun chauvinisme gaya baru. Dilain pihak, masyarakat pun mesti memiliki kesadaran tinggi tentang pentingnya mempertahankan pluralisme. “Bhineka Tunggal Ika” nilai yang tetap relevan kita pertahankan. Jangan biarkan bumi pertiwi dijadikan killing fields demi ego kelompok.

Indonesia pernah diguncang konflik sara. Di era kolonial, beberapa kali etnis Tionghoa menjadi sasaran amuk massa kelompok pribumi. Pada tahun 1999 terjadi konflik agama di Ambon antara Islam dan Kristen. Ketegangan antar dua kelompok agama ini berlangsung lama dan meluas.

Di Sampit pada tahun 2001 terjadi konflik antara Suku Dayak dengan Madura. Human right index kita merosot tajam hampir menyamai negara Afrika yang tengah dilanda konflik antar suku. Potongan tubuh suku Madura di pamerkan di jalan-jalan dan sejumlah media nasinal dan internasional memuat tragedi kemanusiaan ini secara luas.

Di penghujung kekuasaan Orde Baru terjadi kerusuhan yang berakhir dengan tumbangnya rezim Orde Baru. Namun di era itu juga terjadi konflik etnis antara pribumi dengan kelompok Tionghoa. Penjarahan, pembunuhan dan perkosaan terjadi. Tidak ada laporan pasti berapa jumlah korban.

Kasus tersebut buka hanya menorehkan luka mendalam bagi bangsa Indonesia, tapi mencoreng martabat Indonesia sebagai sebuah bangsa. Kemana perginya bangsa yang santun, ramah dan berbudaya ini?

Pada tahuh 2000 terjadi konflik golongan agama. Kelompok penganut Ahmadiyah dan Syiah dibantai. Masjid dan rumah mereka dibakar. Konflik ini sangat aneh karena kelompok Ahmadiyah dan Syiah telah lama ada di Indonesia dan sejauh ini tidak terjadi gesekan. Hidup damai di tengah perbedaan.

Kasus tadi adalah contoh bahwa simpul persatuan bangsa Indonesia tidak terlalu kokoh. Ada saja pihak yang berusaha mencerai-beraikannya.

Berpulang pada kita sebagai anak bangsa. Tuhan memang menganugerahkan perbedaan bagi bangsa Indonesia. Tugas kita adalah merawatnya.